kabarprioritas.com — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memberikan apresiasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Nusantara atas kiprahnya yang dinilai aktif, tertib, dan taat administrasi sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi resmi yang berlangsung di Gedung F Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan itu, pihak Ditjen Ormas memaparkan bahwa pembinaan terhadap ormas mencakup tiga siklus utama, yaitu pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan.
Menurut Ditjen Ormas, proses pendaftaran ormas menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada organisasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pelaporan kegiatan kepada Kesbangpol daerah juga dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan dasar dalam proses pemberdayaan ormas.
Selain itu, mekanisme pemberian hibah daerah kepada ormas tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disusun berdasarkan keselarasan program ormas dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kemendagri menilai Aliansi Nusantara sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun ketahanan sosial di tingkat akar rumput. Kami melihat organisasi ini aktif, tertib, dan memiliki komitmen kuat terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Jodi, perwakilan dari Ditjen Ormas Kemendagri.
Jodi menambahkan, mulai tahun 2026, Kemendagri akan membuka ruang kerja sama tematik dengan ormas yang meliputi kegiatan sosial, pendidikan kebangsaan, hingga dialog publik yang berorientasi pada penguatan persatuan dan kesatuan nasional.
“Kami mendorong ormas-ormas untuk lebih bersinergi dengan pemerintah daerah agar programnya sejalan dengan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Ormas yang aktif dan tertib administrasi akan lebih mudah memperoleh dukungan, baik dari pusat maupun daerah,” lanjut Jodi.
DPP Aliansi Nusantara dinilai berhasil berkontribusi positif dalam membangun sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah, terutama dalam isu-isu kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan komunitas di tingkat lokal.
Audiensi tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen administratif resmi dari Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Nusantara kepada Ditjen Ormas Kemendagri. Penyerahan itu menjadi simbol penguatan hubungan kelembagaan serta wujud kesiapan Aliansi Nusantara dalam menjalin kemitraan strategis bersama pemerintah di masa mendatang.***
